PPKn · Bab VI Pemerintah Pusat dan Daerah

Teguh

22/08/2021 16:10:54

SD 6 K-13

Daftar Isi

Bab I Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila Bab II Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila Bab III Nilai-nilai Juang Para Tokoh yang Berperan Bab IV Pemilu dan Pilkada Bab V Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Bab VI Pemerintah Pusat dan Daerah Bab VII Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara Bab VIII Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara Bab IX Politik Luar Negeri Indonesia Bab X Peranan Politik Luar Negeri Indonesia

Halaman

PKn Kelas 6 SD/MI

8787

Sumber: www.okuse.net

Gambar 6.1 Kantor Bupati

Di provinsi mana kamu tinggal? Siapa nama gubernurnya? Apa nama kabupaten/

kota tempat tinggalmu? Siapa pula nama bupati/walikotamu?

Di mana pun provinsi atau kabupaten/kota kamu bertempat tinggal itu tidak menjadi

masalah. Sebab apapun nama provinsimu, atau kabupaten/kotamu semua merupakan

bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

emerintah Pusa

dan Daerdan Daer

dan Daer

ahah

VIVI

PKn Kelas 6 SD/MI

8888

Pemerintah Pusat

dan Daerah

Pemerintahan

Pusat

Pemerintahan

Daerah

Pengertian pemerintahan pusat

Kewenangan pemerintahan

pusat

Pengertian pemerintahan

daerah

Kewenangan pemerintahan

daerah

eta Keta K

eta K

onseonse

onse

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia dan

mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah.

ujuan Pujuan P

ujuan P

embelajar

anan

PKn Kelas 6 SD/MI

8989

Siapa nama Presiden dan Wakil Presiden kita sekarang? Berapa jumlah menteri-

menteri negara pembantu Presiden saat ini? Di mana keberadaan Presiden/Wakil juga

menteri negara tersebut?

1. Pengertian Pemerintahan Pusat

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh

menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan

secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan

dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang

bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Sumber: www.okuse.net

Gambar 6.2 Istana negara

emerintahan Pusa

A.A.

•

Pemerintahan pusat

• Pemerintahan daerah.

ta Kta K

ta K

unciunci

unci

PKn Kelas 6 SD/MI

9090

Apalagi, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan

kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan

otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi

artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan

pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi

urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut.

a. Urusan Politik Luar Negeri

Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain,

mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.

b. Urusan Pertahanan

Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara

dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain-

lain.

c. Urusan Keamanan

Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan

keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang

mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan

negara, dan lain-lain.

d. Urusan Yustisi

Yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan,

pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain-

lain.

e. Urusan Agama

Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari

libur agama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lain-lain.

f. Urusan Moneter

Yakni urusan keuangan dan fiskal.

PKn Kelas 6 SD/MI

9191

Kerjakan di buku tugas!

Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju.

Berilah tanda (

) cek pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

.oN

naataynreP

ujuteS

kadiT

ujutes

nasururutagnemkutnunaasaukekitrarebimonotO

.iridnesharead

nagnanewekidajnemnahatniremepnasurualageS

.tasupnahatniremep

nakubnialaragennagnednaijnajrepnakadagneM

.tasupnahatniremepnagnane

wek

likaWnadnediserPsatairidrettasupnahatniremeP

.ajasnediserP

nakayahabmemgnayisasinagro,imonotosasaane

raK

idajnemaguj,hareadutausidaragennanamaek

.hareadnahatniremepbawajgnuggnat

Kerjakan pada buku tugas!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ada pemerintahan ... dan ....

2. Presiden dibantu oleh seorang ....

3. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden juga dibantu oleh ... negara.

4. Urusan politik luar negeri menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan contohnya

....

5. Setiap provinsi terbagi menjadi daerah ....

6. Pemerintahan pusat berarti pemerintahan secara ....

7. Contoh urusan pertahanan seperti ... menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

8. Pemerintahan pusat berkedudukan di ....

9. Dalam Undang-undang Nomor ... tercantum urusan-urusan yang menjadi

kewenangan pemerintahan pusat.

10. Urusan Agama yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat contohnya ....

giagia

gia

tantan

tan

LaLa

tihan Ptihan P

tihan P

emahaman Ma

teriteri

teri

PKn Kelas 6 SD/MI

9292

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang.” Demikian salah satu bunyi UUD 1945 hasil amandemen pada bab VI pasal

18 ayat 1.

Lantas, apa yang dimaksud pemerintahan daerah itu?

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan,

”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

”Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan

pula bahwa, ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah

daerah provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerah

beserta DPR Daerah. Maka, pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur beserta

DPRD Provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/

walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota. Perhatikan bagan di bawah ini!

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam

bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan

pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada

kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan.

emerintahan Daer

ahah

Pemerintah Pusat

Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan Kab/Kota

Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan Kab/Kota

Pemerintah Provinsi

Pemerintahan Kab/Kota

PKn Kelas 6 SD/MI

9393

Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencangkup semua urusan

pemerintahan dalam ukuran daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah

meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan

masing-masing.

1. Wilayah Negara kesatuan RI terbagi menjadi daerah-daerah provinsi.

2. Tiap daerah provinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.

3. Pemerintahan pusat adalah perangkat Negara Kesatuan RI, yakni Presiden yang

dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara.

4. Pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintahan daerah kabupaten/kota

adalah bupati/walikota.

5. Setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan-kewenangan yang bersifat

wajib dan pilihan.

angkangk

angk

umanuman

uman

SeSe

baiknybaikny

baikny

a Ka K

a K

amam

u Tu T

u T

ahuahu

ahu

Kewenangan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Wajib

Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, baik

itu pemerintahan Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, menurut UU No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5. Penanganan kesehatan.

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

8. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

PKn Kelas 6 SD/MI

9494

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo mencatat hasil pengamatan sederhana!

Kamu bertempat tinggal di provinsi, kabupaten, atau kota mana? Amatilah baik-

baik hal maupun peristiwa di sekitarmu. Perhatikan mana yang menurutmu merupakan

kewenangan pemerintahan pusat dan daerahmu sendiri! Catatlah hasil pengamatan

sederhana itu, dalam tabel berikut!

.oN

hotnoC

tasuPnagnaneweK

hareaDnagnaneweK

....

halokesmagareS

lanoisanrasebirahrubiL

tasuP

....

hareaD

....

9. Pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

10. Pengendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertahanan.

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

13. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.

14. Pelayanan administrasi penanaman modal.

15. Penyelenggaraan berbagai pelayanan dasar yang lain.

16. Pelayanan berbagai urusan yang diamanatkan perundang-undangan.

ugug

asas

PKn Kelas 6 SD/MI

9595

Uji KUji K

Uji K

ompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh ....

a. gubernur

c. walikota

b. bupati

d. DPRD

Termasuk bagian dari pemerintah pusat ....

a. DPRD

c. menteri negara

b. DPD

d. MPR

Berikut ini merupakan bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah ....

a. peraturan lalu lintas

b. penyelenggaraan Puskesmas

c. mendirikan gedung Pengadilan Negeri

d. membuat pos kepolisian

Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh ....

a. Bupati

c. DPRD

b. Walikota

d. DPD

Penyelenggaraan administrasi tiap penduduk dengan kartu tanda penduduk

(KTP), termasuk kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat ....

a. wajib

c. sukarela

b. pilihan

d. t

idak memaksa

Setiap pemerintahan daerah memiliki ....

a. DPD

c. Gubernur

b. DPRD

d. Bupati

Perangkat pemerintahan daerah dipilih dengan ....

a. Pemilu

c. langsung oleh rakyat daerah

b. Pilkada

d. sistem perwakilan

Daerah kota dipimpin oleh seorang ....

a. bupati

walikota

b. gubernur

d. DPD

Karena Kabupaten A letaknya di pesisir pantai, maka kabupaten banyak

mendirikan sekolah yang berhubungan dengan usaha-usaha perikanan laut.

Kabupaten A dalam hal ini telah mengembangkan kewenangan daerah yang

bersifat ....

a. wajib

c. anjuran

b. pilihan

d. perintah

PKn Kelas 6 SD/MI

9696

10. Berikut ini termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu

....

a. politik luar negeri

c. perbaikan jalan desa

b. kerjasama antardaerah

d. pembuatan saluran irigasi daerah

11. Pemerintahan pusat terdiri atas ....

a. Presiden dan wakil Presiden

c. DPR dan MPR

b. Presiden dan DPR

d. MPR dan BPK

12. Badan yang menyelenggarakan Pemilu adalah ....

a. DPR

c. KPU

b. BPR

d. MPR

13. Lembaga yang sebagai pemegang kekuasaan yudikatif adalah ....

a. MA

c. MPR

b. DPR

d. DPD

14. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri atas ... orang.

a. 6

c. 8

b. 7

d. 9

15. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....

a. MA

c. MK

b. DPR

d. KY

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh ....

Pemerintah pusat berkedudukan di ....

Dalam Negara Kesatuan RI ada pemerintahan ... dan ....

Pemerintahan pusat terdiri atas ... dan ....

Kekuasaan untuk mengatur urusan daerah sendiri disebut ....

Pemerintahan daerah kabupaten dipimpin oleh seorang ....

Setiap pemerintahan daerah memiliki ....

Daerah kota dipimpin oleh seorang ....

Pemerintahan provinsi dipimpin oleh ....

10. Wilayah negara RI terbagi menjadi ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Apa yang kamu ketahui tentang pemerintahan pusat?

Sebutkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib

pemerintahan daerah (minimal 5)!

Sebutkan salah satu bunyi pasal dalam UUD 1945 yang mengandung

pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah (satu ayat saja)!

Apa saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

(sebutkan minimal 3)!

Apa yang kamu ketahui tentang kewenangan pilihan pemerintahan daerah?

PKn Kelas 6 SD/MI

9797

Uji KUji K

Uji K

ompetensi Semester Gasal

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Jumlah anggota BPUPKI seluruhnya kurang lebih ....

a. 60 orang

c. 67 orang

b. 64 orang

d. 70 orang

Tokoh yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dasar negara serta

menyebutkan lima dasar negara sebagai Pancasila adalah ....

a. Sukarno

c. Moh. Hatta

b. Muh. Yamin

d. Supomo

Pada tahap ini proses perumusan Pancasila masih berupa usulan-usulan

mengenai dasar negara tanggal ....

a. 28 Mei - 1 Juni 1945

b. 22 Juni 1945

c. 10 - 11 Juli 1945

d. 18 Agustus 1945

Dalam lembaga ini dasar-dasar negara Pancasila mulai dibicarakan. Lembaga

yang dimaksud adalah ....

a. BPUPKI

c. DPR

b. PPKI

d. MPR

Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

adalah ....

a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara

b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila

c. merumuskan kembali pidato Sukarno

d. meneliti usulan-usulan dasar negara

PKn Kelas 6 SD/MI

9898

Yang termasuk anggota Panitia Sembilan adalah ....

a. Muhammad Yamin

b. Kasman Singodimejo

c. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

d. R. Pandji Suroso

Tanggal lahirnya istilah Pancasila ....

a. 29 Mei 1945

c. 22 Juni 1945

b. 1 Juni 1945

d. 10 Juli 1945

Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan

Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara

mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai ....

a. rendah hati

c. berjiwa besar

b. mufakat

d. kerja keras

Rumusan dasar negara yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit

hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 ....

a. sila pertama

c. sila ketiga

b. sila kedua

d. sila keempat dan kelima

10. Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusnya kita menunjukkan sikap

....

a. mempertahankan pendapat sendiri

b. menghargai pendapat

c. rela berkorban

d. merasa paling benar pendapatnya

11. Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila

Piagam Jakarta ....

a. Sukarno

b. Muhammad Yamin

c. Ki Bagushadikusumo

d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

PKn Kelas 6 SD/MI

9999

12.

Dokuritsu Junbi Cosakai

merupakan lembaga buatan Dai Nippon. Dalam

bahasa kita lembaga tersebut dikenal dengan ....

a. PPKI

c. P

anitia Kecil

b. BPUPKI

d. Panitia Sembilan

13. Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara RI berada di tangan

....

a. MPR

c. DPD

b. DPR

d. rakyat

14. Badan yang menyelenggarakan Pemilu secara nasional adalah ....

a. MPR

c. KPU

b. DPR

d. DPD

15. Berikut ini yang termasuk perangkat pemerintahan pusat adalah ....

a. DPR, MPR, dan DPD

b. Presiden dan menteri negara

c. Presiden dan MA

d. Badan Pemeriksa Keuangan

16. Anggota lembaga negara ini secara otomatis menjadi anggota MPR adalah ....

a. DPD

c. MA

b. BPK

d. KPU

17. Berikut ini termasuk kewenangan wajib pemerintah daerah adalah ....

a. mengelola pendidikan

b. membuat program sesuai potensi daerah setempat

c. mengadakan perjanjian dengan pihak luar negeri

d. membuat peraturan lalu lintas

18. Lembaga negara berikut ini sebagai pemegang kekuasaan yudikatif adalah

....

a. MPR

c. DPD

b. DPR

d. MA

PKn Kelas 6 SD/MI

100100

100

19. Lembaga negara ini bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun, dan

merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah ....

a. MPR

c. DPD

b. DPR

d. BPD

20. Wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah ... dan selanjutnya terbagi

menjadi daerah kabupaten/kota.

a. otonomi

c. pusat

b. provinsi

d. pemerintahan

21. Yang mempunyai wewenang memberikan tanda jasa, gelar, serta lain-lain tanda

kehormatan adalah ....

a. MPR

c. DPD

b. DPR

d. Presiden RI

22. Ada peserta pemilu yang bersifat perorangan, ada pula peserta yang berupa

partai politik. Peserta pemilu yang berupa partai politik untuk memilih ....

a. MPR

c. Presiden

b. DPR

d. DPD

23. Lembaga ini memiliki kewenangan menguji secara materi atas suatu Undang-

Undangan terhadap UUD adalah ....

a. Presiden

c. MK

b. MA

d. DPD

24. Lembaga yang menjadi wakil daerah dalam MPR menurut UUD 1945 hasil

amandemen adalah ....

a. DPRD

c. Utusan Daerah

b. DPR

d. DPD

25. Anggota MK (Mahkamah Konstitusi) terdiri atas ... orang.

a. 6

c. 8

b. 7

d. 9

26. Anggota DPD setiap daerah jumlahnya sama, yaitu ... orang.

a. 4

c. 6

b. 5

d. 7

PKn Kelas 6 SD/MI

101101

101

27. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....

a. MA

c. KY

b. MK

d. DPR

28. Untuk menunjukkan nilai kerja keras sebagai seorang pelajar adalah ....

a. bercita-cita setinggi mungkin

b. mematuhi nasihat guru

c. belajar dengan giat dan rajin

d. menjadi siswa berprestasi

29. Sikap bertanggung jawab pada diri seorang siswa di sekolah dapat diwujudkan

melalui ....

a. selalu belajar dengan tekun

b. taat kepada semua tata tertib

c. belajar rajin ketika menghadapi ulangan

d. membantu teman mengerjakan PR

30. Seluruh hasil-hasil sidang BPUPKI disahkan pada tanggal ....

a. 15 Agustus 1945

c. 17 Agustus 1945

b. 16 Agustus 1945

d. 18 Agustus 1945

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pekerjaan

yang sulit dan berat, namun akhirnya terwujud juga karena ....

Pilkada dan Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan ....

Lembaga negara artinya ....

Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tetap

melaksanakan keputusan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai

kepentingan-kepentingannya karena mereka memiliki sikap ....

Pemegang kekuasaan Yudikatif dalam sistem pemerintahan NKRI adalah ....

PKn Kelas 6 SD/MI

102102

102

Banyak debat yang seru dan sengit dalam proses perumusan Pancasila. Akan

tetapi para tokoh tidak menunjukkan sikap ingin menang sendiri, sebab mereka

memiliki sikap ....

Pemilu di tanah air Indonesia diadakan setiap ... sekali.

Dalam proses perumusan Pancasila para tokoh yang berperan di dalamnya

lebih mengutamakan kepentingan ....

Pemerintahan daerah adalah perangkat ... dan DPRD.

10. Wakil umat Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia keberatan dengan

rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Karena itu, demi keutuhan bangsa dan

negara, sila tersebut kemudian diubah rumusannya seperti bunyi yang

sekarang. Ini adalah contoh nilai .... para tokoh dalam proses perumusan

Pancasila.

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Apa yang kamu ketahui tentang nilai berjiwa besar?

Jelaskan dua golongan yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan

Pancasila pada sidang-sidang Panitia Sembilan!

Apa yang kamu ketahui tentang kedudukan Presiden sebagai kepala negara

dan kepala pemerintahan?

Apa yang kamu ketahui Komisi Yudisial?

Apakah selama masa jabatannya Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan?